Skip ke Konten



Beranda / Berita BKPSDM / BKPSDM menyelenggarakan Diklat Pengelola Dana BOS

BKPSDM menyelenggarakan Diklat Pengelola Dana BOS

Jadi yang pertama!

Ditulis pada September 19, 2018

Berita BKPSDM

 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) angkatan III. Diklat ini, merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Drs. Supian Suri,MM mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan dana BOS dalam hal ini para bendahara melalui diklat dengan tujuan tercapainya persamaan persepsi dan pemahaman tentang pengelolaan dana BOS, perencanaan, penyusunan RKAS, penggunaan sampai dengan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan ketentuan pemerintah.

“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu pendidikan. Kita berharap, pemanfaatan dana BOS bisa tepat sasaran. Namun demikian, hal itu  tidak terlepas dari kapasitas dari petugas pengelolanya,” kata Supian Suri saat membuka diklat.

Dikatakannya, Diklat Pengelolaan Dana BOS terbagi ke dalam tiga angkatan dengan masing-masing peserta sebanyak 60 ASN. Angkatan pertama sudah dilaksanakan 25 – 27 Juli 2018 di Hotel New Ayudya, Bogor. Angkatan kedua pada 8 – 11 Agustus 2018 di Hotel Kaisar, Jakarta, sedangkan angkatan ketiga ini diselenggarakan  pada 12 – 15 September 2018 di Hotel Asana Grand Pangrango, Bogor.

Selama kegiatan, kata Supian, para peserta akan diberikan tujuh materi yang dibagi dalam 37 jam pelajaran. Di antaranya, tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Dana BOS, Perencanaan Alokasi Penganggaran, dan Validasi Data Pengeluaran Dana BOS. Tenaga pengajarnya, sambung Supian, dari Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Barat, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat Kota Depok.

“Di akhir pertemuan, kami akan melakukan evaluasi. Mulai dari metode penyampaian diklat, relevansi materi, dan kita lihat juga hasil praktik mereka tentang penyusunan laporan BOS,” tutupnya.

 

 

 

Written by

This User does not has any information to display :(

Tinggalkan Komentar