Skip ke Konten



Beranda / Berita BKPSDM / Kegiatan Diklat Barang Milik Daerah Tahun 2019
Kegiatan Diklat Barang Milik Daerah Tahun 2019

Kegiatan Diklat Barang Milik Daerah Tahun 2019

Jadi yang pertama!

Ditulis pada September 5, 2019

Berita BKPSDM

               Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Depok selaku perangkat daerah yang mempunyai salah satu tugas dalam pengembangan SDM Kota Depok melaksanakan program / kegiatan terkait dengan peningkatan kompetensi PNS Kota Depok. Peningkatan kompetensi ini diberikan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) atau sejenisnya, dengan tujuan agar PNS semakin kompeten dibidangnya. Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 70 disebutkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan, hal ini tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

               BKPSDM Kota Depok telah melaksanakan Kegiatan Diklat Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Pada Tanggal 26 – 31 Agustus 2019 bertempat di Hotel Sahira Butik Hotel, Jl. Paledang Kota Bogor. Pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan aparatur pemerintah yang profesional, beretika dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik daerah. Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta akan mempunyai pengetahuan dan keahlian dasar dalam pengelolaan barang milik daerah. Para peserta pelatihan ini adalah PNS yang bertugas  dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (aset) di lingkungan Pemerintahan Kota Depok yang belum pernah mengikuti diklat barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

               Sebagaimana diketahui bahwa barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. BMD menjadi bagian dalam laporan keuangan khususnya pada neraca pemerintah daerah,  yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (good governance) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Oleh karena itu, untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan BMD harus dilaksanakan dengan baik mulai dari mulai saat perencanaan dan penganggaran hingga penatausahaan BMD itu sendiri. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berkompeten sangat diperlukan dalam pengelolaan BMD tersebut. Pengelolaan BMD yang baik juga akan menunjang penilaian BPK dalam hasil audit laporan keuangan dimana Kota Depok telah menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali.

 

 

Written by

This User does not has any information to display :(

Tinggalkan Komentar