Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Bagi CPNS Kota Depok

Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok kembali mengadakan acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer K2, tanggal 20-21 Oktober 2015 bertempat di Aula Gedung Dibaleka II Lantai 10.
Acara dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok, Drs. Sri Utomo, M.Si dan turut dihadiri oleh Ketua Panitia, Salviadona Tri P SH, MH, narasumber dari Badan Kepegawaian Negara dan para Kepala Bidang di lingkungan BKD Kota Depok.
Kegiatan ini bermaksud memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman bagi CPNS tentang peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya adalah hak dan kewajiban pegawai. Tujuannya adalah agar CPNS mampu menerapkan aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaan tugas secara maksimal dengan rasa aman dan terayomi tutur Dona dalam pembacaan laporan kegiatan.
Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Kota Depok, dan Kepala Bidang di Lingkungan BKD Kota Depok.
Materi yang disampaikan meliputi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (narasumber BKN), Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (narasumber BAPEK), Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (narasumber Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai), Peraturan Walikota Depok tentang Unit Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (narasumber Kabag Ortala), Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (narasumber Kepala Bidang Pengembangan Karier), Cuti Pegawai Negeri Sipil (narasumber Kepala Bidang Data dan Administrasi Kepegawaian), Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan dan pelatihan (narasumber Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan), Pencegahan Korupsi (narasumber KPK).